Jenjang
pendidikan tertinggi memang seharusnya dikenyam. Kejar mimpi sampai ke negeri
Roma pasti kan di raih.Orangtua rela morat-marit cari hutang sana-sini demi menaikkan
derajatnya. Biaya kuliah yang semakin mahal terasa mencekik leher. Tatkala
mimpi terasa semakin jauh. Kampus impian semakin mencongkakan diri. Misalnya,
salah satu Universitas ternama di Jawa Tengah. Mereka memberlakukan sistem UKT
dan SPI untuk Maba Tahun 2016.
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) telah resmi ditetapkan melalui Surat
Keputusan Rektor Undip No. 405 Tahun 2016. Dalam surat keputusan tersebut,
tercantum keterangan bahwa SPI mahasiswa yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri
(UM) terdiri dari dua golongan. Adanya penggolongan SPI ini menimbulkan
pertanyaan terkait mekanisme penetapannya.Terkait kuota UM tetap 25% dari total
mahasiswa baru 2016 dengan rincian 20% dikenai SPI dan 5% merupakan jalur prestasi.
“Yang
5% itu untuk yang hafidz Qur’an, kemarin sudah ada yang hafidz Qur’an dan
Daarul Qur’an. Tidak hanya hafidz Qur’an namun juga ada juara Sea Games.
Namun kita juga harus sadar, dana semakin menyusut,” tambah Prof Yos.
Ironi saat mengetahui memang pendidikan
sebagai pengetahuan dasar yang sangat penting demi kemajuan negara. Transparasi
yang kuat serta dukungan moril dari pemerintah perlu adanya. Hal ini agar
Indonesia tidak kekurangan potensi tenaga SDM serta campur tangan pihak asing
untuk mengelola potensi kekayaan SDA. Dua hal pokok tersebut merupakan fondasi
yang kuat dan saling berkesinambungan.
Pagi
itu, rintikan gerimis membasahi tanah kering dan pepohonan yang tandus. Musim
kemarau panjang telah berakhir. Selimut tampak menggoda. Aku menikmati
secangkir kopi hangat sambil pandangan ke layar datar. Ku nikmati sruput demi
sruput kopi tersebut. Terdengar suara wanita berdengung membicarakan tentang
politik. Aku tak begitu paham soal politik. Tetapi begitu berita tersebut
membahas provinsi papua, Telingaku langsung menjulur panjang kearah sumber
suara.
Agar bangsa ini dapat merefleksikan solusi
terbaik bagi Papua. Tentunya martabat bangsa Indonesia di ukur sejak penanganan
kasus Freeport diPapua. Dengan cadangan 25 milyar pon tembaga, 40 juta ons emas
dan 70 juta ons perak, nilainya sekitar 40 milyar dollar AS. Freeport diberikan
jaminan untuk bekerja di lokasi pertambangan bertahun-tahun. Jika menemukan
tambahan kekayaan mineral di atas 4,1 juta hektar di tanah sekitarnya akan menjadi
hak eksklusif Freeport.
Negeri
yang penuh dengan kekayaan alam melimpah, tanah subur beserta potensi alam
didalamnya. Kekayaan alam menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Bagaimana
bisa warga negara tak bisa menikmati seutuhnya potensi alam milik sendiri? Ini
pembodohan atau kita saja yang bodoh?. Inilah negeri compang-camping tak
berprinsip.Prinsip digadaikan dengan seonggok uang haram oleh para tikus-tikus.
Pedih
rasanya menyaksikan kebiadaban Amerika Serikat terhadap Indonesia, seperti jaman penjajahan kembali terjadi. Bagaimana tidak? Hidup saja susah
apalagi mati. Masyarakat papua terintimidasi di tanah sendiri. Menjadi sebuah
ironi tersendiri ketika alam yang begitu subur dan kaya namun tak mampu membuat
masyarakatnya hidup sejahtera. Pemerintah hanya sibuk mengurusi daerah-daerah
khususnya pulau Jawa. Papua merasa terisolir. Kita tunggu saja saat papua
lepas.
Tiba-tiba listrik padam saat aku
sedang termenung menyaksikan televisi.Nenek menghampiriku dengan sirih ciri
khasnya. Dia datang dengan teman hidupnya, tongkat kayu sebagai penopang jalan.
Nenek ku sudah berusia lebih dari setengah abad.
“
Apa yang kamu lakukan, cu? ”
“
Hanya menyaksikan televisi saja, nek. Aku geram menyaksikan berita tentang
kasus Freeport di Papua. Kasihan masyarakat papua disana terabaikan dan
kesusahan pastinya.”
“
Dulu jaman nenek masih muda, Perekonomian Indonesia tidak sesulit sekarang.
Harga sekarang serba mahal. Zaman Soeharto dulu, Indonesia negara makmur. Tak
ada warga yang kesusahan. Presiden Soeharto sangat membantu perekonomian,
makanya ia dijuluki sebagai bapak pembangunan”.
Tragedi 1998 sangat membekas
diingatanku. Terutama dari zaman sekolah dasar telah diperkenalkan dengan
pelajaran sejarah. Sejarah merupakan masalalu, lalu kenapa harus di kenang?.
Biarlah itu menjadi misteri sendiri. Rasanya ingin ku teriak dan beranjak keluar
ketika disuguhi dengan sejarah.
Mual
rasanya harus mengingat masalalu. Sejarah juga belum tentu benar adanya.
Buku-buku yang beredar pun masih dipertanyakan faktualnya. Pernah mendengar
tentang super semar? Lalu siapa dalang peristiwa G30S/PKI? TNI, Soekarno, atau
Soeharto?. Ini masih menjadi tanda tanya besar dinilai dari banyaknya versi
cerita yang berbeda. Aku pikir sejarah itu dibuat oleh pemimpin atau diktator
tertentu untuk menyudutkan seseorang lewat dalih ilmu.
Orde baru
merupakan masa oposisi dari Orde lama. Tak dipungkiri, tepat di Hari Pahlawan
10 November tahun ini, sebagian masyarakat rindu era kepemimpinan Soeharto,
Presiden RI-ke 2 yang menjabat selama 32 tahun, dari 1967 hingga 1998.
Masyarakat yang tak mengubris dunia politik dan pemerintahan, merasa
kepemimpinan Pak Harto dianggap peduli dengan rakyat.
"Kalau bicara enak mana?
Jujur saja, enak jamannya Pak Harto. Kebutuhan pokok sandang pangan murah,
bensin juga terjangkau," kata Munandar (54), warga Banguntapan, Bantul,
DIY saat berkunjung ke Memorial Jenderal Besar Soeharto di Kemusuk, Argomulyo,
Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (10/11/2014).
Bagiku, seperti habis
menghisap rokok. Memang awalnya manis, tetapi kita tidak mengetahui dampak kedepannya.
Era soeharto memang semua serba murah, mudah dan tersedia. Tetapi dampak yang
diperoleh kedepannya, anak-cucu yang akan menanggung hutang. Entah sampai kapan
keterpurukan akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia.
Krisis
moneter yang terjadi pada 1997-1998 menyebabkan perekonomian Indonesia
terguncang. Hak tersebut juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah
utang luar negeri (ULN) yang terus bertambah. Presiden Soeharto menjabat selama
32 tahun terhitung sejak 1966 hingga Mei 1998, dalam masa pemerintahannya,
Soeharto meninggalkan utang luar negeri sebesar USD136.088 (1997). Utang tersebut
terdiri dari ULN Pemerintah sebesar USD53.865 dan ULN Swasta USD82.223.
